Berikut ini Profil Wilayah Desa Pesinggahan 1. Profil Desa Desa Pesinggahan merupakan Desa Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri rumah tangga merupakan desa yang memiliki akses pariwisata sehingga ditetapkan sebagai Desa Wisata sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 tahun 2017. Secara umum kondisi Desa Pesinggahan baik secara Demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut : 2. Batas-batas Batas Sebelah Utara : berbatatasan dengan Desa Pikat Batas Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Antiga Kecamatan ...

VISI MISI DESA   Visi  Visi Desa  Menuju Desa Pesinggahan sebagai Desa  Pariwisata Religius yang berwawasan Pertanian untuk menuju masyarakat yang sejahtera Misi Misi Desa 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Pesinggahan yang berkwalitas, Rukun dan Damai 2. Menciptakan Lingkungan Desa Pesinggahan sebagai Desa Wisata yang Indah dan Bersih. 3. Menerapkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari KKN. 4. Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi Desa Pesinggahan 5. Mewujudkan Pembangunan di Desa ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA ..............  KECAMATAN .................. KABUPATEN KLUNGKUNG    Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, ...

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA  PESINGGAHAN KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG  NO NAMA JABATAN ALAMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I PUTU JULIADI, SE I NENGAH SUGIARTANA I KOMANG AGUS SATWIKA I WAYAN SUJANA, SH DRS. I WAYAN SUDANA I WAYAN SUDIANA I NYOMAN SUDANA I KETUT YOGA ARTADI I WAYAN SURANADI I KETUT SUARTIKA I KOKANG MURTAWAN, SH  KETUA BPD WAKIL KETUA BPD SEKRETARIS BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan di ...